KEBIJAKAN, OTONOMI DAERAH DAN ERA PASAR BEBAS DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Aminuddin Ponulele, A Ngaloken Gintings
| Abstract views: 135 | PDF views: 274

Abstract

-

Keywords

KEBIJAKAN, OTONOMI DAERAH

Full Text:

PDF

References

Iskandar U. 1999. Kerjasama Internasional Menuju Pengelolaan Hutan Lestari. BIGRAF, Jogjakarta.

Iskandar U dan Siran SA. 2000. Pola Pengelolaan Hutan Tropika. Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. BIGRAF, Jogjakarta.

Santosa H. 1999. Pengelolaan Sumber daya Hutan, Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat: Kondisi, Tujuan dan Target sampai dengan tahun 2000/2001. Paper disajikan pada Seminar Pencapaian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Ambang Abad 21. Bogor, 5 October 1999. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

Soenarno, 1996. Degradasi Potensi Kayu Eboni (Diospyros celebica Bakh.) di Sulawesi Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Eboni 1 (1), 46-54.

Trisunoko S. 2000. Prospek Ekspor Produk Industri Berbasis Kehutanan. Diskusi Panel Hutan Tanaman Industri: Membangun Industri Kehutanan Bersaing dan Berkelanjutan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, Bogor.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.